Pilkada
adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih
Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung
oleh penduduk
daerah administratif
setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket
bersama dengan wakil kepala daerah.
Dalam
penyelenggaraan PILKADA telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar
Hukum Penyelenggaraan PILKADA yang antara lain adalah :
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
- PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung pada 2017, bersamaan
dengan pilkada di 100 daerah lainnya. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Hadar Nafis Gumay, ada hal yang perlu diantisipasi di Pilkada DKI
Jakarta. “DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang pilkadanya dapat
berlangsung 2 putaran. Di Pilkada DKI, syarat pemenang harus mencapai 50 persen
plus 1. Sementara syarat ini tak berlaku di daerah lain”.
Anggaran
untuk pesta demokrasi di provinsi tersebut telah dipersiapkan dan mencapai Rp
576 miliar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, dana tersebut telah
dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Namun
demikian, angka tersebut masih dalam estimasi atau perkiraan. Dari catatan
Kemendagri, untuk tahapan di KPU, anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp 480
miliar. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu atau Panwas mencapai Rp 96 miliar.
Total mencapai Rp 576 miliar. Dana itu
pun belum termasuk dana pengamanan, yang belum diajukan baik Polri maupun TNI.
"Iya itu baru estimasi. Jadi proyeksi semata. Belum standarisasi," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa 19 April 2016.
"Iya itu baru estimasi. Jadi proyeksi semata. Belum standarisasi," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa 19 April 2016.
Soal
biaya pengamanan, pria yang akrab disapa Donny itu mengatakan, baik TNI maupun
Polri akan segera berkoordinasi. "Iya pasti, itu kan memang belum
kelihatan dianggarkan. Tapi mereka siap," tegas Donny. Lalu kira-kira
berapa anggaran Pilkada DKI Jakarta 2017 seluruhnya?
"Kita tak tahu. Tapi yang di kami itu kan sudah melalui APBD. Ini bisa
berkurang dan ini bisa saja bertambah," tutur Doddy.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memaparkan tiga
isu yang menurutnya bisa dimanfaatkan para calon untuk menyaingi Ahok di
Pilkada DKI 2017. Pertama, mestinya kandidat-kandidat yang ada bisa
meyakinkan publik, mereka bisa menjalankan sistem transparansi
pemerintahan yang jauh lebih baik daripada yang dilakukan Ahok.
“Jadi kalau mereka membicarakan format transparansi yang jauh lebih baik dari Ahok, kan itu lebih menarik,” kata Ray
“Jadi kalau mereka membicarakan format transparansi yang jauh lebih baik dari Ahok, kan itu lebih menarik,” kata Ray
Proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara (pantura) Jakarta juga
menurutnya bisa menjadi senjata untuk mengalahkan Ahok. Maka dari itu,
jika penantang Ahok mampu mengkampanyekan diri sebagai penolak proyek
reklamasi, dan mempu memberikan solusi yang lebih baik, bisa
dipertimbangkan untuk dipilih masyarakat Jakarta.
“Ahok itu kan sudah diketahui menyetujui reklamasi Pantai Utara. Sekarang, pandangan dari calon-calon yang lain mereka setuju juga atau tidak? Kalau tidak apa solusinya?” ucap Ray.
Terakhir, cara Ahok dalam menjalankan pembangunan juga bisa menjadi senjata untuk mengalahkannya. Apalagi menurutnya selama kebijakan-kebijakan Ahok diposisikan sebagai gubernur yang melayani kelas menengah ke atas.
“Sekarang apakah calon-calon yang lain mau melayani seluruh warga DKI Jakarta dari kelas bawah sampai ke kelas yang paling tinggi,” kata Ray.
“Ahok itu kan sudah diketahui menyetujui reklamasi Pantai Utara. Sekarang, pandangan dari calon-calon yang lain mereka setuju juga atau tidak? Kalau tidak apa solusinya?” ucap Ray.
Terakhir, cara Ahok dalam menjalankan pembangunan juga bisa menjadi senjata untuk mengalahkannya. Apalagi menurutnya selama kebijakan-kebijakan Ahok diposisikan sebagai gubernur yang melayani kelas menengah ke atas.
“Sekarang apakah calon-calon yang lain mau melayani seluruh warga DKI Jakarta dari kelas bawah sampai ke kelas yang paling tinggi,” kata Ray.
Partai Nasdem menyatakan tidak
akan mencabut dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok, meski Ahok telah menyatakan akan
maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.
"Tidak
ada keuntungan di sini dan tidak ada kerugian. Ini adalah satu misi yang harus
dijalankan secara konsisten," kata Surya di Samarinda, Senin (14/3/2016).
Fenomena ini, lanjut dia, harus dijadikan momentum bagi
partai politik sebagai refleksi diri terkait apakah ada kekurangan-kekurangan
yang membuat orang lebih memilih jalur independen ketimbang jalur partai
politik.
Menurut Surya, tidak ada salahnya jika partai politik mulai
menyiapkan konsolidasi yang melibatkan partisipasi publik lebih tinggi, dengan
tujuan meraih apresiasi publik yang lebih kuat terhadap partai politik.
SUMBER :
